 |
| Sumber : RRI |
LOMBOK TIMUR – Dugaan permainan dalam distribusi minyak goreng bersubsidi mencuat di Lombok Timur. Selisih harga yang mencapai Rp100 ribu per dus antara jalur resmi dan distributor swasta memicu kecurigaan adanya praktik tidak wajar.
Ketua Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Ilyas, mengaku harus membeli minyak subsidi seharga Rp270 ribu per dus dari distributor. Padahal, harga dari Bulog hanya Rp170 ribu.
“Selisihnya terlalu jauh. Ini tidak masuk akal,” tegas Ilyas, Selasa (14/04).
Ia juga menyoroti kebijakan Bulog yang membatasi pembelian maksimal 15 dus, sementara distributor swasta bebas menjual tanpa batas. Kondisi ini dinilai membuka celah permainan harga di lapangan.
Sekretaris Dewan Koperasi Lombok Timur, Samsul Hakim, menyebut perbedaan harga tersebut sebagai bentuk kegagalan pengawasan distribusi.
“Selisih Rp100 ribu itu sudah keterlaluan. Ini bukan lagi kelalaian, tapi patut diduga ada permainan,” tegasnya.
Samsul mendesak pemerintah segera turun tangan dan menindak tegas pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari program subsidi.
“Kalau dibiarkan, subsidi ini hanya jadi bancakan,” kecamnya.
Menanggapi hal itu, Pimpinan Cabang Bulog Lombok Timur, Dindy Wida P, menegaskan bahwa Bulog menyalurkan minyak subsidi sesuai aturan dan tidak melalui distributor swasta.
“Harga di gudang Rp14.500 per liter. Penyaluran langsung ke subdistributor (D2), bukan ke distributor,” jelasnya.
Ia menduga harga tinggi yang beredar berasal dari jalur distribusi di luar skema Bulog.
Meski begitu, fakta di lapangan menunjukkan adanya disparitas harga yang tajam. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana pengawasan pemerintah saat harga minyak subsidi bisa melonjak jauh dari ketentuan?
Jika tidak segera ditindak, praktik semacam ini berpotensi merusak tujuan utama subsidi dan semakin membebani masyarakat kecil.