 |
| Foto : Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur, L. Fathul Kasturi, S.P |
LOMBOK TIMUR — Dugaan pencatutan nama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur mencuat setelah sejumlah pengecer mengaku mendapat tekanan dari oknum yang mengatasnamakan Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur untuk keuntungan pribadi.
“perintah Kepala dinas” terkait pupuk bersubsidi. Kondisi ini membuat para pengecer diminta lebih waspada agar tidak terjebak dalam instruksi ilegal yang bisa menimbulkan persoalan hukum.
Salah satu pengecer di wilayah selatan mengaku dihubungi seseorang via whatsapp yang membawa-bawa nama Kadis Pertanian untuk mengatur alokasi pupuk dan meminta uang Dengan menyertakan rekening, dalam pesannya Oknum tersebut bahkan memberi ancaman halus jika instruksinya tidak dipatuhi.
“Dia bilang ini perintah Kadis. Tapi kami curiga karena tidak ada surat resmi dan tidak pernah ada rapat koordinasi. Kami dimintai uang,”ungkap salah satu pengecer yang enggan disebutkan namanya.Kamis ( 15/01/2026 ).
Dinas Pertanian Tegaskan Tidak Pernah Keluarkan Arahan di Luar Mekanisme
Menyikapi itu, Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur L. Fathul Kasturi menegaskan mereka tidak pernah mengeluarkan instruksi khusus di luar regulasi resmi. Semua distribusi pupuk, menurut mereka, harus mengacu pada RDKK dan jalur administrasi yang jelas.
“Kami tidak pernah memberi perintah yang tidak tertulis. Kalau ada oknum mengatasnamakan dinas atau membawa nama pimpinan, itu murni tindakan individu dan bukan kebijakan kami,”tegasnya..
Pihak dinas juga meminta pengecer untuk segera melapor apabila ada pihak yang mencoba memaksa, menekan, atau mengarahkan distribusi pupuk tanpa dasar hukum. Menurutnya, pencatutan nama pejabat dapat merusak tatanan distribusi dan berpotensi mengganggu suplai pupuk ke petani.
Seiring mencuatnya isu ini, pengecer mengaku berada dalam situasi serba sulit. Di satu sisi, mereka harus mengikuti mekanisme resmi; di sisi lain, petani sering menekan mereka untuk segera mengeluarkan pupuk meski stok yang tersedia masih mengacu pada alokasi terbatas.
Tak hanya itu, tindakan oknum ini masuk atensi penuh Dinas, karena berpotensi merugikan pengecer dan tentu mencoreng nama baik lembaga.
"Sedang kami telusuri, memang praktek seperti ini sering terjadi, dan tentu harus di atensi penuh,"ujarnya m
Masyarakat Diminta Tenang dan Tidak Mudah Percaya Isu Liar
Dinas Pertanian juga mengimbau masyarakat, khususnya petani, untuk tidak mudah percaya isu-isu liar tentang “perintah pejabat” yang beredar dari mulut ke mulut. Menurut dinas, mekanisme resmi selalu diumumkan terbuka dan tidak melalui instruksi perorangan.
“Kalau ada yang mencatut nama Kadis, segera laporkan. Jangan diteruskan, jangan dipakai dasar mengambil keputusan,”beber Kasturi.
Seruan untuk Melapor ke Aparat Penegak Hukum
Dinas juga meminta pengecer tidak takut untuk melapor. Menurut mereka, semakin cepat laporan masuk, semakin mudah oknum tersebut dilacak dan ditindak.
“Ini bukan hanya soal nama dicemarkan, tetapi merugikan pengecer dan mengganggu distribusi pupuk. Silakan lapor ke kami atau langsung ke aparat,”pungkasnya.