 |
| Foto : Istimewa |
LOMBOK TIMUR - Lombok Timur terkait skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) atau untuk tahun 2025, sampai dengan 7 Desember ada di peringkat 4. Namun demikian Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengingatkan agar tidak cepat puas, sebab masih berada di bawah beberapa kabupaten/kota lainnya di NTB.
Bupati menekankan pentingnya perencanaan dalam upaya pencegahan korupsi, “Kalau saya lihat dari peringkat kita ini, ini disebabkan oleh perencanaan kita yang tidak matang,” ungkapnya.
Karena itu Bupati mendorong perencanaan yang lebih baik dan percepatan dokumen anggaran. Namun demikian Bupati tetap menegaskan bahwa pelaksanaan juga harus sejalan, “Perencanaan yang mantap harus kita lakukan. Akan tetapi jangan sampai perencanaannya bagus tapi pelaksanaannya tidak karuan,” pesannya.
Bupati Warisin tidak lupa mengigatkan pula percepatan realisasi anggaran termasuk untuk UMKM sebesar Rp 20 miliar lebih. Ia juga tidak berharap ada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebab menurutnya hal itu menandakan ketidakmampuan menyerap anggaran, “Tidak boleh ada Silpa. Karena kalau kita punya SIlpa ini artinya kita tidak bisa belanja, apalagi mendatangakan,” jelasnya.
Kepada Pimpinan OPD dan Pejabat pembuat komitmen (PPK) yang hadir pada Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi Kabupaten Lombok Timur, Bupati mengingatkan agar bekerja dengan baik selaras dengan visi mewujudkan Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan, “Kerja baik, kerja jujur, kerja transparan,” tutupnya.
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi wilayah V.1 KPK Dian Patria menyampaikan bahwa umumnya korupsi dimulai dari perencanaan atau dari unit layanan pengadaan (ULP). Karena itu pencegahan harus dilakukan dengan membangun sistem data dan informasi yang terintegrasi, menutup titik rawan, dan mengawal pelaksanaan kebijakan. Ia menegaskan pihaknya siap membantu Pemda terkait sejumlah isu, seperti tambak dan aset daerah.
Selain mendorong kemandirian Pemda, Dian juga mengingatkan untuk melepaskan ego sektoral, kaitannya dengan pokok pikiran anggota dewan, yang diharapkan menjalankan program sesuai RPJMD. Ia juga mendorong percepatan realiasi belanja modal dan peningkatan kapasitas pegawai.
Selain Pimpinan OPD dan PPK, hadir pula pada Rakor tersebut jajaran Forkopimda, Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pertanahan, Unit Layanan Pengadaan, Direktur RSUD dr. R. Soedjono, Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD.