 |
| Foto : Plt Direktur Umum PD Selaparang Agro, M Krisnandar HS |
LOMBOK TIMUR - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PD Agro Selaparang yang bergerak di bidang usaha beras kembali mendapatkan keluhan dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Lombok Timur selaku konsumen, terkait masalah harga.
Plt Direktur Umum (Dirum) PD Agro Selaparang, Risnandar Hadi Surya, saat dimintai tanggapannya secara jujur mengakui mengenai harga yang melampaui HET tersebut.
"Terkait dengan keluhan ASN tentang harga yang melebihi HET, memang kami akui karna kita dari Agro Selaparang membutuhkan biaya operasional," terang Risnandar, Kamis (4/9).
Ia menjelaskan, kebijakan perusahaan dalam menentukan harga tidak dilakukan secara serta merta, tetapi berdasarkan kalkulasi harga beserta biaya operasional, mengantar ke OPD-OPD sampai ke UPTD Kecamatan.
"Dari situlah sebenarnya angka itu muncul, karna kita harus mensiasati biaya operasional yang lebih, seperti ke Sembalun, Jerowaru dan tempat-tempat lain yang agak jauh," imbuhnya.
Selain biaya kirim, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya sablon untuk untuk pemasangan logo pada kemasan.
Untuk itu, lanjut Risnandar, pihaknya akan berkoordinasi kembali dengan jajaran dewan direksi untuk dilakukan evaluasi dan mencari solusi terbaik dalam menentukan harga yang proporsional.
"Nanti kita koordinasikan kembali, apakah ada biaya yang harus kita kurangi. Mungkin sablon pada kemasan bisa kita tiadakan, untuk mendapatkan harga yang ideal," katanya.
Soal kualitas, ia meyakinkan bahwa sudah sesuai dengan yang tercantum dalam isi kontrak dengan suplayer, yakni beras berjenis Varietas Impari32 dari gabah kering panen, bukan kering giling.
"Kalo soal kualitas kami jamin. Bahkan sebelum melakukan pendistribusian, para staf kami melakukan test random di tempat suplayer," pungkasnya.
Sebelumnya, perusahaan daerah PD Agro Selaparang dikabarkan menjual beras kepada seluruh ASN lingkup Pemkab Lombok Timur di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni dengan harga Rp 14.900 hingga 15.000 per kilogram.
Hal itu menuai kekecewaan para ASN lantaran tidak sejalan dengan agenda pemerintah yang sedang gencar melakukan operasi pasar demi memastikan harga tetap stabil sesuai HET yang sudah ditetapkan, yakni 14.500 untuk beras jenis premium.