 |
| Foto : Warga Rumbuk Berhasil Menerobos Masuk Kantor Desa |
LOMBOK TIMUR - Puluhan warga dan pemuda Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi sebagai buntut kekecewaan mereka terhadap pengelolaan dana desa yang tidak transparan.
Koordinator aksi, Ahmad Patoni, saat menyampaikan orasinya mengungkapkan adanya penyelewengan penggunaan dana desa sejak awal kepemimpinan Kepala Desa yang saat ini sedang menjabat.
Pria yang akrab disapa Toni itu memaparkan, bahwa sejak awal kepala desa Rumbuk saat ini sudah menunjukkan gelagat yang mencurigakan sejak ia belum dilantik, dimana sang kades mengambil pembayaran tanah pecatu.
"Jelas itu menyalahi aturan. Dan itu menjadi awal kecurigaan kami akan adanya praktik penyelewengan," teriak lantang Patoni, Kamis (21/08/2025).
Ia juga menyoroti minimnya sosialisasi terhadap kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD).
Padahal, hemat dia, sosialisasi merupakan salah satu proses penting sebagai transparansi agar dapat meminimalisir terjadinya praktik manipulasi dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah desa.
Akbibatnya, kata dia, beberapa pembangunan di desa menjadi berantakan hingga memicu ketegangan antar warga dengan aparat dusun. Semuanya itu akibat dari ketidaktransparanan kepala desa setempat.
Patoni mengku sudah mengantongi bukti-bukti atas dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Pemdes Rumbuk. Bahkan dirinya menegaskan siap mati, demi membela kebenaran.
“Pembangunan carut-marut, tidak jelas. Kadus kami hampir berkelahi gara-gara ini. Dan ini harus kita luruskan. Saya siap mati untuk itu," tantangnya.
Dirinya sangat menyayangkan tidak adanya perubahan meski keluhan tersebut sudah lama disampaikan. Dari itu, Toni mendesak agar permasalahan ini segera ditindaklanjuti oleh pihak Inspektorat.
Jika tidak, ia mengancam akan melaporkan dugaan penyelewengan dalam penggunaan dana desa tersebut ke Kejaksaan, sebagai bentuk keseriusannya dalam mengawal pembangunan di desa Rumbuk.
Kami akan melaporkan ke kejaksaan, supaya jelas tindak lanjut hukum atas dugaan penyelewengan dana desa ini,” tutupnya.
Kepala Desa Rumbuk, Khaerul Anwar, yang dimintai tanggapannya mengatakan, bahwa tuntutan warga terkait transparansi pengelolaan anggaran desa sudah dilakukan sesuai ketentuan yang ada.
Dia menyebut, seluruh anggaran pembangunan telah dipampang secara umum dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat.
"Kan semua anggaran desa sudah kita pampang. Kuta sudah pasang spanduk di perempatan, depan masjid," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa terkait tuduhan adanya pengambilan uang tanah pecatu sebelum pelantikan, tidak benar, tapi semuanya sudah melalui proses sewa-menyewa melalui akad resmi dan dirinya sudah resmi dilantik.
Lebih lanjut Khaerul Anwar menjelaskan, bahwa penyusunan RPJMD dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang diawali rapat musyawarah dusun (musdus) yang dilanjutkan musyawarah desa (musdes) dengan melibatkan masyarakat.
Terkait rencana massa aksi demo untuk melapor ke kejaksaan untuk penanganan lebih lanjut, ia menyerahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum.
"Kalo rencana mau melapor ke kejaksaan, kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," tukasnya.
Sementara terkait pemeriksaan reguler yang dilakukan inspektorat, sudah dilakukan pengecekan fisik di lapangan dan hingga kini belum ada masukan atau temuan kerugian negara yang disampaikan.