 |
| Foto : Koordinator Aksi Ketika Menyampaikan Orasi di Mako Polres Lombok Timur |
LOMBOK TIMUR - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Timur Menggugat mendatangi Mako Kepolisian Resor (Polres) Lombok Timur pada Rabu (03/12/2025).
Masa mendesak agar Kapolres Lombok Timur dicopot dari jabatannya dan mengusut tuntas dugaan pelanggaran dalam proyek pembangunan gedung pelayanan BPKB Polres Lotim senilai Rp25,7 miliar.
Koordinator Umum (Kordum) aksi, Fahri Rahman, menegaskan bahwa tuntutan pencopotan Kapolres dilayangkan karena pimpinan kepolisian tersebut dinilai tidak menunjukkan perilaku yang baik sebagai pelayan masyarakat.
“Sejak pertama kali dilantik, Kapolres Lotim tidak pernah temui masyarakat maupun massa aksi,” teriak massa aksi.
Setelah cukup lama berorasi dan kecewa karena Kapolres tak kunjung menemui mereka, massa aksi menyerukan tuntutan agar Kapolres Lombok Timur segera dicopot.
Selain menuntut pencopotan Kapolres, massa aksi juga menyoroti proyek pembangunan gedung pelayanan BPKB Polres Lombok Timur yang menelan anggaran fantastis, yakni Rp25,7 miliar.
Massa menduga kuat bahwa pembangunan gedung tersebut sarang pelanggaran teknis dan administrasi yang berpotensi membahayakan keselamatan.
“Bangunan tiga lantai dengan dana fantastis itu terindikasi tidak memiliki fondasi. Ini kan sangat membahayakan,” tegas salah satu orator.
Lebih lanjut, Kordum Fahri bahkan menuding secara tajam bahwa Kapolres adalah otak dari rencana jahat terkait proyek pembangunan miliaran rupiah tersebut.
Meskipun aksi hari ini belum membuahkan hasil, massa aksi memastikan tidak akan berhenti. Eks Ketua HIMMAH NWDI Lotim, Zaini, menyatakan bahwa aksi ini adalah “aksi jilid pertama”. “Minggu depan kami akan datang kembali dengan massa lebih banyak,” tutupnya.